Now24 – Komisi X DPR RI sepakat bahwa standar upah minimum bagi guru non-aparatur sipil negara (non-ASN) perlu diatur dalam Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Aturan itu mencakup guru swasta, honorer, dan guru madrasah. Besaran upahnya sendiri belum ditetapkan dan masih dibahas.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan, ketentuan tersebut harus dicantumkan secara tegas dalam pasal RUU agar penghasilan guru punya kepastian. Pernyataan itu ia sampaikan seusai rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama organisasi masyarakat sipil di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
“Kami pada prinsipnya juga sepakat, Komisi X melalui Panja RUU Sisdiknas ini sepakat membunyikan itu di dalam batang tubuh. Besarannya berapa itu sedang kami hitung,” ujar Lalu.
Lalu menyoroti masih adanya guru yang digaji Rp100 ribu hingga Rp500 ribu. Menurutnya, standar penghasilan diperlukan untuk mengurangi ketimpangan kesejahteraan di antara tenaga pendidik.
Dalam RDPU yang sama, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyampaikan bahwa sekitar 83,5 persen guru swasta masih berpenghasilan di bawah Rp2 juta per bulan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) turut menyoroti kondisi madrasah, yang sebagian besar dikelola oleh masyarakat atau pihak swasta.
Selain upah minimum, Komisi X mendukung pembentukan Badan Pengelola Guru Nasional (BPGN). Lembaga ini diusulkan untuk menyatukan tata kelola guru dan mengurangi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
Komisi X juga menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan sekolah swasta di tengah kebijakan rekrutmen guru melalui jalur ASN.
Penetapan nominal upah minimum guru non-ASN serta mekanisme penerapannya masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Ketentuan ini diusulkan sebagai bagian dari upaya memperbaiki kesejahteraan guru melalui revisi UU Sisdiknas. ***
