Now24 – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan Gibran Rakabuming Raka masih menjabat sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI. Pernyataan itu disampaikan Puan menanggapi desakan sejumlah partai politik agar Gibran mundur dari jabatannya.
Puan mengatakan, hingga saat ini belum ada keputusan maupun perintah terkait posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.
“Ya sekarang belum ada apa-apa. Kita belum ada perintah apa. Pak Wapres, Mas Gibran masih Wapres,” ujar Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia juga meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai kemungkinan Gibran mundur dari jabatan Wapres. Menurutnya, isu yang belum memiliki kepastian sebaiknya disikapi dengan tenang agar tidak menimbulkan keresahan.
Puan menegaskan, DPR tidak akan mencampuri urusan internal partai politik yang menyampaikan desakan tersebut. Setiap partai, kata dia, memiliki mekanisme dan aturan masing-masing.
“Kita tidak akan mencampuri urusan internal partai lain. Itu hak partai-partai,” katanya.
Desakan Mundur Muncul Usai Putusan MA
Sebelumnya, sejumlah pihak menilai Gibran memiliki pilihan untuk mengundurkan diri atau menghadapi proses pemakzulan menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA miliknya.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, menjadi salah satu pihak yang menyuarakan pandangan tersebut.
Melalui akun X miliknya, Jansen menilai putusan MA yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran berdampak terhadap legitimasi jabatan Wakil Presiden.
Ia merujuk pada amar putusan MA yang menyatakan surat keterangan tertanggal 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan dokumen tersebut dimusnahkan.
Menurut Jansen, kondisi tersebut membuka dua pilihan bagi Gibran, yakni mengundurkan diri atau DPR bersama MPR memproses pemberhentiannya melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.
Meski demikian, pernyataan tersebut merupakan pandangan Jansen terkait dampak hukum putusan MA terhadap jabatan Wakil Presiden.
Sementara itu, Puan meminta masyarakat menunggu perkembangan yang ada dan tidak terburu-buru menyimpulkan sesuatu yang belum diputuskan.
