NOW24 – Komisi II DPRD Kabupaten Karawang mendorong percepatan penanganan kekeringan yang mengancam lahan pertanian di sejumlah wilayah. Desakan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama instansi terkait, Selasa (27/10/2026).
RDP dipimpin Ketua Komisi II DPRD Karawang, Mumun Maemunah, dengan membahas pengaduan petani dari Desa Pasirjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, dan Desa Jayamulya, Kecamatan Cibuaya.
Dalam rapat tersebut terungkap, kekeringan telah berdampak pada 11 desa, terdiri dari enam desa di Kecamatan Cilamaya Kulon dan lima desa di Kecamatan Cibuaya.
Mumun mengatakan, persoalan ini membutuhkan koordinasi lintas instansi agar penanganan tidak berhenti pada pembahasan, tetapi segera diwujudkan melalui langkah nyata di lapangan.
“Persoalan kekeringan membutuhkan koordinasi lintas sektor, terutama terkait ketersediaan pasokan air, kondisi saluran irigasi, serta distribusi air ke lahan pertanian,” ujarnya.
Sejumlah usulan petani turut dibahas, di antaranya normalisasi saluran irigasi, pembersihan eceng gondok dan gulma, pembangunan sumur penampung air, pembukaan aliran bendungan, serta perbaikan tanggul.
DPRD juga menyoroti kendala teknis normalisasi saluran yang belum terlaksana meski alat berat telah tersedia. Komisi II meminta instansi terkait segera menindaklanjuti hambatan tersebut.
Selain penanganan darurat, Mumun menekankan pentingnya mitigasi jangka panjang melalui pemantauan wilayah rawan kekeringan, perbaikan infrastruktur irigasi, dan pengaturan pola tanam.
“Kami meminta Bapperida, Dinas Pertanian, dan PUPR memantau wilayah yang mengalami kekeringan serta segera membantu kebutuhan petani. Jangan sampai persoalan ini terus berulang dan merugikan sektor pertanian Karawang,” tegasnya.
Melalui RDP ini, DPRD berharap masukan petani dan rekomendasi instansi teknis segera ditindaklanjuti untuk menjaga ketersediaan air, produktivitas lahan, dan keberlangsungan usaha tani di Karawang.
