Now24 — Dua organisasi kemasyarakatan (ormas), GRIB Jaya dan GHAMM Indonesia, mendesak Pemerintah Kabupaten Karawang segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga belum mengantongi perizinan sesuai ketentuan.
Ketua Umum GHAMM Indonesia Ikbal Alias Ibey menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam. Ia secara khusus meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Karawang segera membentuk tim investigasi untuk memeriksa kepatuhan perusahaan terhadap perizinan dan kewajiban lingkungan.
Menurutnya, langkah investigasi diperlukan agar keberadaan perusahaan di Karawang tidak hanya berorientasi pada aktivitas usaha, tetapi juga mematuhi aturan yang berlaku.
“DLHK harus segera membentuk tim investigasi. Perusahaan yang diduga belum memenuhi perizinan harus diperiksa secara langsung. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah harus mengambil tindakan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Sorotan serupa disampaikan Sekretaris GRIB Jaya DPC Karawang, Apip Syamsi. Ia mendorong pemerintah daerah tidak berhenti pada pemeriksaan administrasi, tetapi juga memastikan kondisi faktual di lapangan.
Menurut Apip, sidak diperlukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah memenuhi persyaratan perizinan serta menjalankan kewajiban lingkungan sesuai aturan.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan yang transparan dan tidak tebang pilih, sehingga seluruh perusahaan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Desakan kedua ormas tersebut menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap aktivitas industri di Karawang perlu dilakukan secara serius dan berkelanjutan.
Pemkab Karawang, khususnya DLHK bersama instansi teknis terkait, diharapkan segera menindaklanjuti laporan maupun dugaan pelanggaran melalui pemeriksaan langsung, verifikasi dokumen, dan penegakan aturan apabila ditemukan pelanggaran.
Bagi kedua ormas, kepatuhan perusahaan terhadap perizinan dan ketentuan lingkungan bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bagian dari tanggung jawab usaha terhadap masyarakat dan lingkungan.
