NOW24.ID — Era digital mulai merambah pesta demokrasi tingkat desa. Sebanyak 67 desa di Kabupaten Karawang dipastikan bakal menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) berbasis digital secara serentak pada November 2026 mendatang.
Menyambut agenda besar tersebut, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Golkar, Sri Rahayu turun langsung melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran 2025-2026 di Aula Kantor Desa Klari, Kecamatan Klari, Sabtu (23/05/2026).
Kegiatan itu digelar bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang sebagai langkah awal mematangkan kesiapan teknis hingga sumber daya manusia jelang Pilkades digital.
Beberapa desa di Kecamatan Klari yang bakal ikut dalam Pilkades serentak berbasis digital di antaranya Desa Duren, Desa Klari, Desa Cibalongsari, Desa Gintungkerta, dan Desa Curug.
Acara tersebut turut dihadiri Kepala DPMD Karawang Drs. Muhammad Saefulloh, M.M., Sekretaris Desa Kosasih, perangkat desa, RT/RW, BPD, LPM, kader posyandu, hingga tokoh masyarakat.
Dalam forum itu, Sri Rahayu menegaskan bahwa Pilkades digital bukan sekadar soal mengikuti perkembangan zaman. Menurutnya, sistem digital harus benar-benar siap agar tidak memicu persoalan baru saat proses pemungutan suara berlangsung.
Ia menyoroti empat hal krusial yang wajib menjadi perhatian utama sebelum Pilkades digital diterapkan penuh.
Pertama, kesiapan perangkat dan sistem teknologi, mulai dari jaringan internet, server, hingga prosedur pemungutan suara digital.
Kedua, potensi risiko teknis seperti gangguan sistem, keamanan data pemilih, serta kesiapan operator lapangan. Ketiga, pentingnya koordinasi antarlembaga, baik panitia desa, pemerintah daerah, maupun tim pendamping teknis.
Terakhir, peningkatan literasi digital masyarakat agar warga tetap aktif berpartisipasi dan memahami proses demokrasi berbasis teknologi.
“Pilkades berbasis digital harus menjadi model tata kelola pemerintahan desa yang lebih progresif. Tapi keberhasilannya sangat ditentukan kesiapan teknis, SDM, dan SOP yang jelas di setiap tingkatan,” tegas Sri Rahayu.
Ia juga mendorong seluruh pihak untuk memperbanyak simulasi teknis dan pendampingan intensif agar pelaksanaan Pilkades digital di Karawang berjalan lancar tanpa hambatan berarti.
Menurutnya, kepercayaan publik menjadi taruhan utama dalam sistem pemilihan digital. Karena itu, transparansi dan pengawasan wajib diperkuat sejak tahap persiapan.
Jika sukses diterapkan, Pilkades digital di Karawang berpotensi menjadi salah satu percontohan modernisasi demokrasi desa di Jawa Barat.***
