NOW24.ID – Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Golkar, Sri Rahayu, menegaskan bahwa sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih jadi “mesin utama” penggerak ekonomi rakyat di Jawa Barat. Karena itu, ia meminta pemerintah tidak sekadar membuat program di atas kertas, tetapi benar-benar hadir memberi solusi nyata bagi pelaku usaha kecil.
Pesan itu disampaikan Sri Rahayu saat menghadiri kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Aula Kantor Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Senin (25/5/2026) pagi.
Acara tersebut dihadiri narasumber dari Koperasi Pangkal Perjuangan Karawang, Amid Mulyana, jajaran pemerintah kelurahan, pengurus IPEMI, pelaku UMKM, tokoh masyarakat, hingga perangkat wilayah setempat.
Dalam forum yang berlangsung interaktif itu, berbagai persoalan klasik UMKM kembali mencuat. Mulai dari sulitnya akses permodalan, perizinan yang dianggap ribet, keterbatasan kemampuan digital, hingga persoalan pemasaran produk lokal yang belum maksimal.
“UMKM itu bukan pelengkap ekonomi. Mereka adalah tulang punggung ekonomi Jawa Barat. Kalau UMKM kuat, ekonomi daerah juga ikut bergerak,” tegas Sri Rahayu.
UMKM Dituntut Go Digital, Tapi Banyak yang Masih Tertatih
Sri menilai, tantangan UMKM saat ini makin kompleks. Di tengah persaingan pasar yang semakin ketat, pelaku usaha kecil dituntut melek digital agar tidak tertinggal.
Menurutnya, banyak UMKM sebenarnya punya produk berkualitas, tetapi kalah dalam urusan pemasaran dan pengelolaan usaha modern.
Karena itu, ia mendorong adanya pembinaan berkelanjutan, mulai dari digital marketing, pencatatan keuangan, sampai strategi branding produk agar UMKM lokal bisa naik kelas.
“Sekarang bukan cuma soal jualan. UMKM juga harus paham digitalisasi, promosi online, sampai manajemen usaha yang baik,” ujarnya.
DPRD Jabar Dorong Akses Modal dan Perizinan Dipermudah
Dalam kegiatan pengawasan tersebut, Sri Rahayu juga membeberkan sejumlah rekomendasi strategis untuk memperkuat UMKM di Jawa Barat.
Beberapa di antaranya yakni memperluas akses pembiayaan formal melalui Jamkrida dan lembaga keuangan mikro, memperkuat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), hingga menyederhanakan proses perizinan dan sertifikasi usaha seperti halal dan HAKI.
Selain itu, ia meminta pemerintah memperbanyak pelatihan kewirausahaan dan pendampingan usaha agar pelaku UMKM lebih siap bersaing di era ekonomi digital.
Sri menegaskan, fungsi pengawasan DPRD harus benar-benar memastikan program pemerintah menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Kebijakan jangan berhenti jadi dokumen saja. Harus ada pengawasan supaya manfaatnya benar-benar dirasakan pelaku UMKM di lapangan,” katanya.
Sementara itu, Amid Mulyana dalam pemaparannya memberikan edukasi soal pengelolaan keuangan usaha, strategi digital marketing, hingga teknik pengemasan produk yang menarik dan punya daya saing.
Ia berharap pembinaan seperti ini bisa membuat UMKM di Adiarsa Timur semakin mandiri dan berkembang menjadi penggerak ekonomi masyarakat.
“Kalau UMKM naik kelas, ekonomi masyarakat juga ikut tumbuh,” tandasnya.***
