Now24 – GCI resmi melaporkan dugaan pengondisian penyedia hingga praktik jual beli paket Pokir DPRD di lingkungan DPKPP Kabupaten Karawang ke Kejaksaan Negeri Karawang.
Laporan pengaduan tersebut disampaikan langsung oleh pengurus GCI dengan mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Karawang pada Rabu (11/11/2026), sekitar pukul 11.20 WIB.
Pelaporan ini merupakan tindak lanjut dari audiensi GCI dengan DPKPP Karawang yang berlangsung pada Selasa (3/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, GCI diterima oleh Sekretaris DPKPP, Angga Satria Atmaja, karena tidak berhasil menemui Kepala Dinas maupun PPK.
Sebelumnya, Direktur GCI, Lili Gojali, mempertanyakan mekanisme pengelolaan paket pekerjaan Pokir, mulai dari kewenangan pejabat, penentuan penyedia, hingga proses pelaksanaan pekerjaan.
Dari persoalan tersebut, GCI menduga adanya indikasi pengondisian penyedia dan transaksi paket pekerjaan yang perlu mendapat perhatian serta penelusuran aparat penegak hukum.
Pengurus GCI, Apriyona, ST, menegaskan bahwa anggaran Pokir merupakan uang publik yang penggunaannya harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami ingin semuanya terang. Mulai dari perencanaan, penentuan lokasi, proses pengadaan, siapa penyedianya, nilai kontrak, sampai realisasi pekerjaan. Jangan sampai anggaran untuk kepentingan masyarakat justru menjadi ladang transaksi,” tegasnya.
Melalui laporan tersebut, GCI meminta Kejaksaan Negeri Karawang menindaklanjuti pengaduan dengan menelusuri proses pengadaan, termasuk dugaan penyimpangan dalam pengelolaan paket pekerjaan Pokir di lingkungan DPKPP Karawang. ***
