Now24 – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada produk pembalut wanita. Pajak tersebut dinilai memberatkan perempuan, terutama dari keluarga berpenghasilan rendah, yang harus mengeluarkan biaya rutin untuk memenuhi kebutuhan menstruasi.
Ketua YLKI, Niti Emiliana, menyayangkan kebijakan pemerintah yang masih mengenakan pajak terhadap produk kebutuhan menstruasi. Menurutnya, pembalut merupakan kebutuhan dasar perempuan yang seharusnya dapat diakses dengan harga terjangkau.
Ia menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kembali kebijakan perpajakan agar upaya meningkatkan penerimaan negara tidak membebani masyarakat, khususnya perempuan yang membutuhkan produk kesehatan menstruasi setiap bulan.
Selain penghapusan PPN pembalut, YLKI juga mendorong pemerintah mengevaluasi pajak terhadap berbagai produk kebutuhan menstruasi lainnya.
Evaluasi tersebut dinilai perlu mempertimbangkan aspek kesehatan, keterjangkauan harga, perlindungan konsumen, serta kesetaraan gender.
YLKI menilai akses terhadap produk menstruasi yang aman dan higienis harus menjadi perhatian pemerintah. Harga yang terjangkau juga dinilai penting untuk memastikan seluruh perempuan dapat memenuhi kebutuhan tersebut tanpa terbebani secara finansial.
Penghapusan pajak terhadap produk menstruasi diharapkan menjadi langkah untuk memperkuat perlindungan konsumen perempuan sekaligus mendorong kebijakan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan dasar masyarakat. ***
