DPR Hormati Putusan MK soal Gugatan Syarat Pendidikan Gibran

by
DPR menghormati putusan MK soal gugatan syarat pendidikan Gibran. Foto: Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10).

Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar pada Pilpres 2024. MK memutuskan gugatan itu tidak dapat diterima.

Dasco menyampaikan hal tersebut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026). Menurut dia, putusan MK sudah jelas sehingga DPR tidak punya alasan untuk tidak menghormatinya.

“Kan yang pertama kita sudah mendengarkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Tentunya kita hormati keputusan Mahkamah Konstitusi,” kata Dasco.

Dasco mengaku belum mempelajari pertimbangan hukum putusan itu secara mendalam. Ia hanya mengetahui hasil akhirnya.

“Saya belum pelajari secara lebih lanjut keputusannya. Saya hanya mendengar keputusan yang kemudian sudah diputuskan MK. Lain-lain saya belum pelajari,” ujarnya.

Sebelumnya, MK menyatakan tidak dapat menerima gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden. Gugatan ditolak karena pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Dengan putusan itu, MK tidak mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden.

Meski begitu, dalam pertimbangannya MK menegaskan bahwa certificate of attendance yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan dari luar negeri bukanlah ijazah atau bukti kelulusan setingkat SMA atau sederajat.

Hakim MK Arsul Sani menjelaskan, dokumen tersebut hanya menunjukkan kehadiran dalam proses pembelajaran dan tidak menerangkan bahwa Gibran telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu.

“Sementara itu, certificate of attendance dan dokumen lainnya yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan sebatas kehadiran dalam perkuliahan,” kata Arsul.

Hakim MK juga menegaskan hal serupa. ” Certificate of attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran,” ujarnya.

(Kompas/ful)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *