NOW24 – DPRD Kabupaten Karawang resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas rencana perubahan badan hukum PD Petrogas Persada Karawang menjadi PT Karawang Energi Persada (Perseroda).
Pembentukan Pansus tersebut disepakati dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Karawang yang berlangsung Jumat (11/9/2026).
Selain membahas transformasi badan hukum Petrogas, rapat paripurna juga menetapkan persetujuan terhadap perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2026.
Rapat dihadiri jajaran pimpinan dan anggota DPRD Karawang bersama Pemerintah Kabupaten Karawang.
Bupati Karawang Aep Syaepuloh menyambut baik kesepakatan DPRD terkait perubahan KUA-PPAS 2026 tersebut.
Menurut Aep, persetujuan bersama antara legislatif dan eksekutif menjadi bagian penting dalam memastikan arah kebijakan anggaran daerah tetap disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan target pembangunan.
“Rancangan perubahan KUA-APBD dan PPAS Tahun Anggaran 2026 telah disetujui bersama. Ini mencerminkan komitmen DPRD Kabupaten Karawang bersama pemerintah daerah dalam memastikan kebijakan anggaran benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Karawang,” kata Aep.
Dalam kesempatan yang sama, Aep juga menyampaikan nota keuangan rancangan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Selain itu, pemerintah daerah menyampaikan nota keuangan rancangan Perda dan Perbup APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2027.
Aep menjelaskan, penyampaian nota keuangan tersebut merupakan bagian dari tahapan pengelolaan keuangan daerah yang harus dilakukan dengan prinsip tertib, transparan, akuntabel, efektif dan efisien.
Adapun dalam rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp5,263 triliun.
Angka tersebut mengalami penurunan sekitar Rp125,91 miliar dibandingkan APBD murni 2026.
Sementara itu, belanja daerah dalam perubahan KUA-PPAS 2026 diproyeksikan sebesar Rp5,730 triliun, atau meningkat sekitar Rp15,43 miliar dari APBD murni.
Untuk pembiayaan netto, pemerintah daerah memproyeksikan angkanya mencapai Rp305,39 miliar, turun sekitar Rp20,30 miliar dibandingkan APBD murni 2026.
Dengan komposisi tersebut, rancangan perubahan APBD Kabupaten Karawang 2026 masih diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp161,65 miliar.
“Dari proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan netto dimaksud, rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan masih mengalami defisit sebesar minus Rp161.659.154.024,” ujar Aep.
Sementara terkait pembentukan Pansus Transformasi PD Petrogas Persada, Aep mengatakan perubahan badan hukum perusahaan daerah menjadi Perseroda merupakan bagian dari upaya memperkuat pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dengan perubahan tersebut, pemerintah daerah berharap perusahaan dapat dikelola dengan prinsip tata kelola yang lebih profesional, transparan dan akuntabel.
“Transformasi PD Petrogas Persada Karawang menjadi PT Karawang Energi Persada (Perseroda) merupakan langkah yang ditempuh untuk menciptakan BUMD dengan tata kelola perusahaan yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan efisien,” jelasnya.
Aep berharap perubahan status badan hukum tersebut nantinya dapat meningkatkan kinerja perusahaan sekaligus memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Karawang.
Perubahan tersebut selanjutnya akan dibahas lebih mendalam oleh Pansus DPRD Karawang sesuai dengan tahapan pembentukan dan perubahan badan hukum BUMD.
Pemerintah daerah berharap transformasi Petrogas dapat mendorong perusahaan menjadi lebih produktif, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat serta mampu menghasilkan keuntungan bagi perusahaan dan daerah.
