Now24 –Proses pembentukan Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cikampek Timur periode 2026–2034 menuai sorotan dari sejumlah kalangan masyarakat. Rapat pembentukan panitia yang digelar Pemerintah Desa Cikampek Timur dinilai memunculkan pertanyaan terkait transparansi, keterbukaan informasi, serta independensi penyelenggara.
Tokoh pemuda Cikampek Timur, Karina Widya Heriyanto, mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang serta Kecamatan Cikampek untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pembentukan panitia yang dilaksanakan pada 6 Juni 2026.
Menurut Karina, proses pembentukan panitia berlangsung tanpa sosialisasi yang memadai kepada masyarakat dan dinilai tidak memberikan ruang partisipasi yang setara bagi seluruh unsur warga.
“Masyarakat tidak pernah mendapatkan informasi yang memadai terkait pembentukan panitia. Yang terjadi justru hanya segelintir pihak yang dilibatkan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan akuntabilitas proses tersebut,” ujarnya.
Karina menilai sejak awal proses tersebut telah menimbulkan kesan adanya kelompok tertentu yang berupaya mengendalikan jalannya pemilihan BPD. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di tingkat desa.
Ia juga menyoroti komposisi panitia yang disebut melibatkan perangkat desa aktif, termasuk staf desa dan kepala urusan (kaur). Keterlibatan unsur yang masih berada dalam struktur pemerintahan desa dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi persepsi independensi panitia.
“Bagaimana masyarakat bisa yakin terhadap independensi proses pemilihan apabila panitia diisi oleh pihak-pihak yang masih berada dalam lingkaran pemerintahan desa? Situasi ini rentan menimbulkan persepsi bahwa proses demokrasi sedang diarahkan untuk kepentingan tertentu,” katanya.
Karina menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan demokrasi desa. Karena itu, setiap tahapan pemilihan BPD harus dilaksanakan secara terbuka, profesional, dan bebas dari praktik-praktik yang dapat menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
“Jangan sampai demokrasi desa hanya menjadi formalitas administratif. Budaya takut bersaing secara sehat harus dihentikan. Jika ingin menghasilkan BPD yang berkualitas dan memperoleh legitimasi masyarakat, maka seluruh prosesnya harus transparan dan terbuka sejak awal,” tegasnya.
Lebih lanjut, Karina meminta DPMD Kabupaten Karawang dan Kecamatan Cikampek tidak bersikap pasif terhadap polemik yang berkembang. Menurutnya, pembiaran terhadap proses yang dipandang tidak transparan berpotensi memperbesar gesekan sosial di masyarakat.
“Jika terdapat dugaan pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dan netralitas, maka harus segera dievaluasi. Jangan sampai persoalan ini berkembang menjadi konflik sosial yang sebenarnya dapat dicegah sejak dini,” ujarnya.
Selain itu, Karina juga menyoroti tidak dilibatkannya unsur keamanan, yakni Babinsa dan Bhabinkamtibmas, dalam rapat pembentukan panitia pemilihan anggota BPD.
“Ini menunjukkan lemahnya komunikasi dan koordinasi. Tahapan penting yang berkaitan dengan demokrasi desa semestinya melibatkan seluruh unsur terkait, termasuk aparat keamanan, agar proses berjalan transparan dan mendapatkan pengawasan bersama,” pungkasnya. (Lex)
Pembentukan Panitia Pemilihan BPD di Cikampek Timur Menuai Sorotan, Tokoh Pemuda Nilai Sarat Kepentingan dan Minim Transparansi
