Now24 – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap dugaan penggunaan anggaran sebesar Rp14,69 miliar dari dua kementerian untuk pengadaan jasa pemengaruh atau influencer melalui PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
Temuan tersebut berdasarkan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 di portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dalam laporan tersebut, ICW mencatat Kemendikbudristek mengontrak lima paket pengadaan pada 2024. Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengontrak tiga paket pada periode 2025–2026.
Pengadaan itu meliputi penayangan konten di Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga kehadiran Raffi Ahmad dalam sejumlah acara.
“Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga pengadaan untuk menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara,” tulis ICW dalam siaran pers, Senin (9/11/2026).
ICW menjelaskan, PT Rans Animasi Indonesia memiliki keterkaitan kepemilikan dengan Raffi Ahmad. Sebanyak 99,1 persen saham perusahaan tersebut dikuasai PT Rans Entertainment Indonesia. Sementara Raffi memiliki mayoritas saham di perusahaan induk itu.
Raffi juga tercatat memiliki 0,9 persen saham secara langsung di PT Rans Animasi Indonesia dan menjabat sebagai komisaris.
ICW menyoroti pengadaan tersebut karena dinilai tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kontrak KKP dengan perusahaan tersebut.
Pada 2025, KKP mengalokasikan Rp7,2 miliar untuk dua paket jasa influencer. Kemudian, pada 2026, terdapat tambahan satu paket senilai Rp3,6 miliar. Dengan demikian, total kontrak KKP mencapai Rp10,8 miliar.
ICW juga menyoroti biaya penayangan Instagram Story di akun @raffinagita1717 yang mencapai Rp575,7 juta untuk satu kali penayangan.
Menurut ICW, penggunaan jasa influencer tersebut perlu dipertanyakan dari sisi manfaat dan transparansi anggaran. Terlebih, kementerian sebenarnya telah memiliki unit kehumasan yang menjalankan fungsi komunikasi publik.
Selain itu, ICW menemukan pengadaan di lingkungan Kemendikbudristek menggunakan mekanisme e-purchasing melalui katalog elektronik. Namun, spesifikasi pengadaan dinilai mengarah langsung pada nama kanal dan akun tertentu sehingga berpotensi membatasi persaingan penyedia jasa.
Berdasarkan rincian yang dipaparkan ICW, lima paket pengadaan Kemendikbudristek pada 2024 terdiri atas penayangan video di YouTube RANS Entertainment senilai Rp452,69 juta, Instagram Reels Rp205,89 juta, dan Instagram Story Rp575,65 juta.
Selain itu, terdapat paket kehadiran Raffi Ahmad dalam acara senilai Rp2,52 miliar serta penayangan konten TikTok sebesar Rp144,42 juta.
ICW menilai temuan tersebut perlu menjadi perhatian, terutama terkait transparansi, efektivitas, dan penggunaan anggaran negara untuk kegiatan promosi melalui influencer.
Sumber: Trto
