Now24 – Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diperkirakan kembali menjadi sorotan setelah masa reses DPR berakhir pada 8 November 2026. Kini, perhatian publik tertuju pada sikap delapan fraksi partai politik di Senayan dalam menyikapi putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran.
Pada 30 Oktober 2026, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah setara SMA milik Gibran batal. Dokumen tersebut sebelumnya digunakan sebagai pengganti ijazah untuk memenuhi persyaratan pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.
Putusan itu kemudian memunculkan perdebatan mengenai pemenuhan syarat Gibran sebagai wakil presiden. Sebagian pihak menilai keputusan MA berdampak terhadap kelayakan Gibran, sementara pihak lain berpendapat pembatalan surat keterangan tersebut tidak serta-merta mengubah statusnya.
Perdebatan juga mengacu pada Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur pengecualian bukti kelulusan SMA bagi calon presiden atau wakil presiden yang memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi dalam kondisi tertentu.
Di DPR, respons partai politik terhadap polemik tersebut terlihat terbagi dalam tiga kelompok.
Kelompok pertama cenderung lebih aktif mendorong pembahasan, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PDI Perjuangan. Kedua partai ini telah lebih dahulu merespons persoalan tersebut, bahkan menjalin komunikasi melalui sekretaris jenderal masing-masing. Wacana penggunaan hak angket juga berkembang dari kelompok ini.
Kelompok kedua mengedepankan pendekatan substantif, yang terlihat dari sikap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golkar.
Anggota Komisi II DPR dari PKB, Muhammad Khozin, menilai putusan MA dan Mahkamah Konstitusi (MK) perlu menjadi dasar bagi fraksi-fraksi dalam menentukan langkah politik selanjutnya.
Dalam Podcast Gaspol! Kompas.com, 6 November 2026, Khozin menyebut delapan fraksi di DPR telah berkomunikasi mengenai kemungkinan penggunaan hak angket, hak interpelasi, hingga hak menyatakan pendapat. Menurutnya, seluruh fraksi sepakat polemik ijazah Gibran perlu segera diselesaikan.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai hak angket dan interpelasi tidak lagi relevan. Ia justru menyoroti hak menyatakan pendapat karena mekanisme tersebut dapat menjadi bagian dari proses menuju pemakzulan atau impeachment sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
Kelompok ketiga mengambil sikap lebih hati-hati. Partai Demokrat, PAN, NasDem, dan Gerindra belum menunjukkan sikap kelembagaan secara tegas. Sejumlah pernyataan dari politikus partai tersebut masih sebatas menyebut perlunya kajian atau pembahasan lebih lanjut setelah masa reses.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Jansen Sitindaon sebelumnya menyatakan Gibran hanya memiliki dua pilihan, yakni mundur atau dimundurkan secara hormat. Meski demikian, Demokrat belum menetapkan sikap resmi melalui partai maupun fraksi di DPR.
Pernyataan Jansen bahkan memicu perdebatan dengan Ketua DPP PSI Bestari Barus. Ia mempertanyakan alasan Demokrat terburu-buru menentukan sikap di tengah belum tuntasnya persoalan hukum tersebut.
Di luar parlemen, Subhan Palal, pihak yang mengajukan kasasi ke MA, juga mendesak agar putusan tersebut segera ditindaklanjuti. Ia bahkan menyurati Presiden Prabowo Subianto dan menyatakan akan menggugat ke PTUN apabila dalam waktu yang ditentukannya tidak ada langkah pengajuan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran.
Meski begitu, hingga kini belum terlihat kesepakatan politik di DPR mengenai mekanisme yang akan ditempuh. Wacana hak angket dan hak menyatakan pendapat masih menjadi bagian dari pembahasan.
Hak menyatakan pendapat menjadi salah satu mekanisme yang dinilai lebih dekat dengan proses pemakzulan. Namun, pengajuannya memiliki persyaratan yang tidak mudah.
Berdasarkan UU MD3, usulan hak menyatakan pendapat harus diajukan sedikitnya 25 anggota DPR. Persetujuannya juga membutuhkan kehadiran minimal dua pertiga anggota DPR dalam rapat paripurna serta dukungan sedikitnya dua pertiga anggota yang hadir.
Dengan persyaratan tersebut, keputusan politik partai-partai pemilik kursi di DPR akan sangat menentukan. Terlebih, sikap para ketua umum partai politik memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan fraksi masing-masing.
Di sisi lain, posisi Presiden Prabowo Subianto juga menjadi faktor penting. Sebagai pemimpin Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, sikap Prabowo berpotensi memengaruhi langkah partai-partai pendukung pemerintah, termasuk Gerindra.
Kini, setelah putusan MA dan MK menjadi bagian dari perdebatan hukum terkait ijazah Gibran, perhatian publik beralih ke DPR. Sikap delapan fraksi di Senayan akan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan arah kelanjutan polemik yang melibatkan Wakil Presiden tersebut.
Sumber: kmp
