NOW24 – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) harus berjalan secara demokratis, jujur, adil, transparan, dan bebas dari intervensi pihak mana pun. Netralitas seluruh unsur yang memiliki jabatan publik menjadi perhatian penting guna menjaga proses demokrasi di tingkat desa tetap kondusif.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diingatkan agar tidak terlibat dalam aktivitas kampanye maupun menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon kepala desa, terutama apabila tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keterlibatan pejabat publik dalam kegiatan politik praktis di tingkat desa seperti terlihat di salah satu pamplet calon kepala desa gintungkerta nomor urut 3 (Tabrani) terpampang jelas poto H. Tatang Taufik anggota DPRD Karawang dari fraksi PKS berpotensi menimbulkan tekanan, memengaruhi independensi masyarakat, serta menciptakan ketidaksetaraan di antara para calon.
Karena itu, setiap anggota dewan diharapkan menjaga etika jabatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan tidak memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan politik salah satu kandidat.
Pilkades merupakan momentum bagi masyarakat desa untuk menentukan pemimpin berdasarkan pilihan dan hati nurani masing-masing. Seluruh calon harus memperoleh kesempatan yang sama untuk menyampaikan visi, misi, serta program kerja kepada masyarakat.
Masyarakat juga diharapkan berperan aktif mengawasi proses pemilihan dan melaporkan dugaan pelanggaran kepada pihak berwenang.
Netralitas bukan sekadar tuntutan moral, melainkan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi desa. Dengan mematuhi aturan dan menghormati hak politik warga, Pilkades diharapkan berlangsung aman, tertib, serta menghasilkan pemimpin yang memperoleh mandat secara demokratis.***
