Now24 – Sekretaris DPC GRIB Jaya Karawang, Apip Syamsi, menyoroti kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) RUU Kawasan Industri Komisi VII DPR RI ke Kabupaten Karawang, Jumat (9/10/2026). Ia meminta pembahasan regulasi tersebut tidak hanya berfokus pada kemudahan investasi, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitar kawasan industri.
Apip menilai, persoalan unjuk rasa organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), kemacetan, serta perizinan perlu dilihat bersama dengan persoalan lain, seperti ketenagakerjaan, lingkungan, tata ruang, dan dampak aktivitas industri terhadap warga.
“Kalau ada tuntutan masyarakat, lihat masalahnya, jangan hanya melihat aksinya,” ujar Apip.
Ia meminta Panja Komisi VII DPR RI membuka ruang dialog yang berimbang bagi pengelola kawasan industri, pekerja, masyarakat, petani, ormas, LSM, serta pemerhati lingkungan. Menurutnya, aspirasi warga yang terdampak langsung perlu menjadi bagian dari pembahasan RUU Kawasan Industri.
Selain itu, Apip menyoroti manfaat investasi bagi tenaga kerja lokal. Ia berharap pertumbuhan industri di Karawang diikuti dengan perluasan kesempatan kerja, peningkatan keterampilan, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
Menurutnya, perusahaan perlu memberikan perhatian terhadap penyerapan tenaga kerja lokal agar masyarakat sekitar turut merasakan manfaat dari aktivitas industri.
Apip juga meminta persoalan pengelolaan limbah, penggunaan air tanah, dampak lingkungan, dan status lahan dibahas secara menyeluruh. Ia menilai persoalan lahan yang berkaitan dengan kawasan hutan maupun aktivitas kelompok tani perlu dikaji berdasarkan data dan ketentuan hukum yang berlaku.
Ia menegaskan, dukungan terhadap investasi harus berjalan seiring dengan kepatuhan hukum, perlindungan lingkungan, dan penghormatan terhadap hak masyarakat.
“Kami bukan anti-investasi. Tetapi investasi harus taat aturan, menjaga lingkungan, menghormati hak masyarakat, dan memberikan manfaat nyata bagi warga Karawang,” katanya.
Apip berharap RUU Kawasan Industri tidak hanya mempermudah investasi dan perizinan, tetapi juga memperkuat pengawasan terhadap perusahaan serta perlindungan bagi masyarakat yang terdampak aktivitas industri.
Menurutnya, keberhasilan kawasan industri tidak cukup diukur dari nilai investasi dan jumlah perusahaan yang beroperasi. Kepatuhan terhadap aturan, kelestarian lingkungan, kesempatan kerja bagi warga lokal, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat juga perlu menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi tersebut. ***
