NOW24 — Kreator konten Heru Official mengkritik sikap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) terkait polemik pembangunan data center berbasis kecerdasan buatan (AI) milik BDX di kawasan Jatiluhur, Purwakarta. Kritik tersebut disampaikan melalui video yang diunggah di akun media sosialnya pada Kamis (1/10/2026).
Heru menilai sikap KDM dalam polemik tersebut kontradiktif. Menurutnya, KDM sebelumnya terlibat dalam proses perizinan, groundbreaking, hingga peresmian perusahaan, namun kemudian meminta operasional proyek dihentikan sementara.
Diresmikan, Lalu Dihentikan dalam Enam Hari
Proyek data center AI BDX diresmikan pada 22 September 2026 dengan dihadiri KDM. Enam hari kemudian, pada 28 September 2026, KDM melakukan inspeksi mendadak ke lokasi proyek.
Dalam video kunjungannya, KDM menanyakan pihak yang bertanggung jawab atas proyek kepada perwakilan BDX. Ia kemudian menanyakan status penyelesaian perizinan.
Perwakilan perusahaan menyampaikan bahwa proses perizinan masih berjalan. KDM kemudian meminta kegiatan proyek tidak dilanjutkan.
KDM menegaskan bahwa pekerjaan seharusnya belum dimulai apabila persyaratan perizinan belum diselesaikan. Ia juga mempertanyakan apakah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) telah terbit dan meminta aktivitas proyek ditunda hingga persoalan tersebut jelas.
Beberapa hari setelah inspeksi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengumumkan penghentian sementara proyek tersebut.
Persoalkan Amdal dan Waktu Pemeriksaan
Heru mempertanyakan mengapa kelengkapan perizinan lingkungan, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), baru dipersoalkan setelah proyek diresmikan. Menurutnya, aspek tersebut semestinya diperiksa sebelum pembangunan dimulai.
“Masa baru ngomong perizinan setelah perusahaannya bapak resmikan,” ujar Heru dalam videonya.
Ia juga mengkritik penyampaian penghentian operasional melalui konten media sosial, sementara KDM sebelumnya menghadiri agenda peresmian proyek.
Heru meminta keterangan dari perusahaan maupun pihak terkait dikaji secara kritis, terutama terkait potensi dampak proyek terhadap lingkungan.
Soroti Kekhawatiran Pasokan Air Bersih
Selain persoalan perizinan, Heru turut menyoroti kebutuhan air untuk operasional pusat data tersebut.
KDM sebelumnya menjelaskan bahwa kebutuhan air perusahaan akan dipenuhi melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bukan dari Waduk Jatiluhur.
Menurut Heru, penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab kekhawatiran mengenai potensi gangguan pasokan air bagi masyarakat. Ia menyinggung kondisi layanan PDAM yang masih menghadapi sejumlah kendala.
Heru meminta adanya jaminan bahwa penggunaan air oleh perusahaan tidak mengganggu distribusi air bersih untuk kebutuhan rumah tangga.
Ia juga mengingatkan bahwa dampak lingkungan tidak selalu langsung terlihat ketika sebuah proyek mulai beroperasi. Karena itu, menurutnya, perlu ada kepastian mengenai langkah pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan dalam jangka panjang. (kmprn/ful)
