NOW24.ID — Isu panas menerpa lingkungan DPRD Karawang. Seorang oknum anggota dewan diduga menerima “japrem” dari sebuah perusahaan dengan nilai yang disebut-sebut tidak kecil.
Ketua Umum LSM BARAK Indonesia, H. D Sutedjo, angkat suara. Ia memastikan pihaknya tengah menyiapkan langkah serius: melaporkan dugaan tersebut ke Aparat Penegak Hukum (APH) dan Badan Kehormatan DPRD Karawang.
Menurut Sutedjo, praktik tersebut bukan sekadar pelanggaran etik, tetapi berpotensi masuk ranah hukum. “Kalau benar terjadi, ini bisa dikategorikan pungutan liar dan gratifikasi. Sangat bertentangan dengan tugas, fungsi, dan integritas seorang anggota dewan,” tegasnya.
Ia menyebut, pihaknya telah mengantongi sejumlah bukti awal. Namun, BARAK Indonesia tidak ingin gegabah. Investigasi lanjutan sedang dilakukan untuk memperkuat data sebelum laporan resmi dilayangkan.
“Bukti sudah ada di tangan kami. Tapi kami akan dalami lagi agar semuanya solid saat diserahkan ke penegak hukum,” ujarnya.
Tak hanya itu, dugaan praktik “japrem” tersebut disebut tidak terjadi sekali dua kali. Sutedjo mengungkapkan adanya indikasi aliran dana yang bersifat rutin
“Ada dugaan berlangsung setiap bulan. Tapi ini masih kami telusuri. Kami tidak mau berspekulasi tanpa dasar kuat,” katanya.
Kasus ini berpotensi menjadi sorotan publik jika terbukti benar. Selain menyangkut integritas wakil rakyat, dugaan tersebut juga membuka kembali isu lama soal relasi gelap antara oknum pejabat dan pihak swasta di daerah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak DPRD Karawang terkait tudingan tersebut.***
