Oleh: Haji Bayu (Jibay)
PERSELINGKUHAN kerap dianggap sebagai urusan pribadi. Namun pandangan itu menjadi problematis ketika pelakunya adalah seorang pejabat publik atau aparatur sipil negara (ASN). Sebab, jabatan publik tidak hanya menuntut kemampuan administratif dan profesionalisme, tetapi juga integritas moral yang menjadi fondasi kepercayaan masyarakat.
Ketika seorang pejabat terlibat perselingkuhan, yang runtuh bukan hanya keharmonisan rumah tangga. Yang ikut tergerus adalah wibawa institusi, kredibilitas pemerintahan, dan kepercayaan publik yang selama ini dibangun dengan susah payah.
Dalam konteks birokrasi, perselingkuhan bukan sekadar persoalan hubungan antarindividu. Ia dapat berkembang menjadi pintu masuk bagi berbagai penyimpangan lain.
Sejarah birokrasi menunjukkan bahwa hubungan gelap sering kali berkelindan dengan penyalahgunaan fasilitas negara, konflik kepentingan, hingga praktik koruptif untuk menutupi jejak atau membiayai hubungan terlarang tersebut.
Karena itu, sulit menerima alasan bahwa perselingkuhan pejabat adalah wilayah privat yang tidak boleh disentuh publik. Ketika seseorang menerima amanah jabatan, sebagian ruang pribadinya ikut melekat pada tanggung jawab publik yang diembannya.
Dampak paling nyata dari perselingkuhan pejabat adalah rusaknya integritas. Seorang pemimpin yang gagal menjaga komitmen terhadap keluarganya akan menghadapi pertanyaan serius mengenai kemampuannya menjaga komitmen terhadap tugas dan amanah rakyat.
Integritas tidak bisa dipilah-pilah; ia merupakan satu kesatuan antara kehidupan pribadi dan tanggung jawab publik.
Di sisi lain, keluarga menjadi korban pertama yang harus menanggung akibatnya. Pasangan yang dikhianati menghadapi tekanan psikologis yang berat. Anak-anak pun kerap menjadi pihak yang paling menderita karena harus hidup dalam bayang-bayang konflik, rasa malu, dan trauma berkepanjangan.
Lebih jauh, kasus perselingkuhan pejabat sering menimbulkan kegaduhan di lingkungan kerja. Produktivitas menurun, muncul friksi internal, dan perhatian organisasi tersedot untuk menangani persoalan yang seharusnya tidak pernah terjadi.
Pada titik tertentu, nama baik instansi ikut tercoreng karena publik cenderung mengaitkan perilaku individu dengan kualitas lembaga tempatnya bekerja.
Pandangan serupa pernah disampaikan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Lembaga tersebut menilai perselingkuhan ASN sebagai “racun” dalam birokrasi karena dapat merusak integritas moral, kinerja, reputasi, hingga karier aparatur. Dampaknya tidak berhenti pada individu, tetapi juga menyeret nama baik instansi dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Ironisnya, banyak kasus perselingkuhan di lingkungan birokrasi yang penanganannya berjalan lamban. Tidak sedikit yang berakhir dengan kompromi atau penyelesaian setengah hati. Alasannya beragam, mulai dari adanya benturan kepentingan hingga anggapan bahwa perselingkuhan merupakan persoalan domestik yang tidak layak menjadi perhatian institusi.
Padahal, pembiaran justru mengirim pesan yang berbahaya. Ketika pelanggaran etika dianggap remeh, standar integritas dalam birokrasi perlahan akan mengalami degradasi. Publik pun berhak mempertanyakan komitmen lembaga dalam menegakkan disiplin dan moralitas aparatur.
Pada akhirnya, perselingkuhan pejabat bukan sekadar kisah tentang cinta terlarang. Ia adalah cermin dari kualitas integritas seorang pemimpin. Dan ketika integritas mulai retak, kepercayaan publik biasanya menjadi korban pertama yang jatuh.
Dalam birokrasi modern yang menuntut transparansi dan akuntabilitas, tidak ada ruang bagi anggapan bahwa perilaku tidak etis adalah urusan pribadi semata. Sebab, jabatan publik selalu membawa konsekuensi publik.***
